KRITIKPOST.ID, MALUT – Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Kuntu Daud, menutup rangkaian kegiatan reses di Pulau Bacan setelah menyerap berbagai aspirasi masyarakat di Desa Tomori, Kecamatan Bacan, serta Desa Songa, Kecamatan Bacan Timur Tengah.
Foto: Kuntu Daud Wakil Ketua DPRD Propinsi Malut Saat Bersama tokoh agama dan sejumlah tokoh masyarakat
Kehadiran Kuntu Daud dalam agenda reses tersebut disambut antusias oleh masyarakat setempat.
Warga berharap aspirasi yang telah disampaikan, khususnya terkait kebutuhan pembangunan, dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah melalui dukungan DPRD Provinsi Maluku Utara.
Ketua BPD Desa Songa, Yohan Puka Puka, mengatakan masyarakat sangat berharap program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang merupakan program Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, dapat direalisasikan di wilayah mereka.
Menurutnya, program tersebut sangat dibutuhkan masyarakat dan diharapkan dapat terus dikawal oleh pimpinan DPRD sebagai mitra pemerintah daerah.
“Kami berharap kebutuhan masyarakat, terutama pembangunan RTLH, dapat menjadi perhatian serius dan terus dikawal oleh DPRD Provinsi Maluku Utara,” ujar Yohan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Kuntu Daud menegaskan dirinya tidak ingin memberikan janji berlebihan, namun berkomitmen untuk mengupayakan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, termasuk dengan gubernur, agar kebutuhan masyarakat Halmahera Selatan dapat diperjuangkan sesuai mekanisme yang berlaku.
Selain itu, ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran kegiatan reses di Daerah Pemilihan IV Halmahera Selatan, termasuk para pendamping pimpinan DPRD Provinsi Maluku Utara, Dikdik Sodikin dan Muhidin Fabanyo, yang turut mendampingi selama rangkaian kegiatan berlangsung.
![]() |
| Foto: Dokumentasi Wakil Ketua DPRD propinsi Malut bersama masyarakat usai kegiatan Reses |
Kuntu Daud menegaskan akan terus berupaya mengawal seluruh aspirasi masyarakat dari daerah pemilihannya agar dapat ditindaklanjuti melalui program pembangunan pemerintah daerah.(RD/Red)
