 |
| Foto: Malona Aruan. |
BELAKANGAN ini, publik menyaksikan pola komunikasi yang cukup mengundang tanda tanya. Ketika masyarakat mengkritisi atau meminta penjelasan mengenai anggaran suatu program pemerintah, jawaban yang muncul justru sering mengarah pada penggunaan dana pribadi pejabat atau dukungan Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan.
Padahal, yang ingin diketahui rakyat bukanlah seberapa besar dana pribadi yang digunakan atau perusahaan mana yang ikut membantu.
Pertanyaan dasarnya sederhana: berapa anggaran negara yang dipakai, dari pos mana sumbernya, dan bagaimana pertanggungjawabannya kepada publik?
Dalam sistem demokrasi, Anggara Pendapatan Belanja Negara (APBN), dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen resmi pembiayaan program pemerintah.
Rakyat membayar pajak, memberikan mandat politik, dan berhak mengetahui bagaimana uang negara digunakan. Transparansi anggaran bukan bentuk ketidakpercayaan kepada pemerintah, melainkan bagian dari prinsip akuntabilitas yang wajib dijaga.
Menjadikan CSR sebagai jawaban atas pertanyaan publik tentang pembiayaan program pemerintah berpotensi mengaburkan batas antara tanggung jawab negara dan kontribusi sukarela dunia usaha.
CSR pada dasarnya adalah tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat, bukan instrumen utama untuk membiayai program-program yang seharusnya menjadi kewajiban negara.
Rakyat juga tidak membutuhkan narasi heroik bahwa program tertentu berhasil dijalankan karena bantuan pengusaha atau karena pejabat menggunakan uang pribadi.
Yang dibutuhkan adalah tata kelola keuangan negara yang sehat, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintah bukanlah seberapa banyak CSR yang berhasil dihimpun atau seberapa sering pejabat mengklaim menggunakan dana pribadi.
Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah apakah rakyat merasakan manfaat nyata: lapangan kerja yang tersedia, harga kebutuhan pokok yang terjangkau, daya beli yang meningkat, serta kondisi ekonomi yang semakin baik.
Karena itu, ketika rakyat bertanya soal anggaran, jawablah dengan data anggaran. Ketika rakyat meminta transparansi, berikan laporan yang terbuka.
Sebab dalam negara yang demokratis, uang publik harus dijelaskan kepada publik, bukan digantikan dengan cerita tentang CSR dan dana pribadi.
Penulis: Malona Aruan (Aktivis Perempuan Tapanuli)
