 |
| Foto: Fransiska Thendean (Kiri Depan) Aswin M. Adam (Kanan Depan) |
Bantuan yang dikirim diduga berisi beras yang tidak lagi utuh serta sejumlah barang dalam kondisi rusak.
Dalam keterangannya kepada media Kritikpost.id pada Senin (23/6), Fransiska mengungkapkan kekecewaannya atas bantuan yang justru memperburuk kondisi psikologis warga terdampak.
“Banyak beras sudah tidak utuh, kardus rusak, bahkan alat tidur dan makanan cepat saji yang sangat dibutuhkan dalam kondisi darurat tidak tersedia.
Ini soal kepekaan dan tanggung jawab pemerintah daerah,” tegas Fransiska.
Ia menyebutkan bahwa sebelumnya telah menyerahkan data kebutuhan mendesak masyarakat terdampak secara langsung kepada Kepala BPBD, Aswin M. Adam.
Selain itu, Klasis GPM Bacan juga diketahui telah berkoordinasi langsung dengan Bupati, yang menjanjikan bahwa bantuan akan disalurkan pada malam harinya. Namun, bantuan yang datang dinilai jauh dari layak.
“Saya tidak pernah membayangkan bantuan akan datang dalam kondisi seperti ini. Ini menyangkut harga diri masyarakat,” ujarnya.
Adapun logistik yang disalurkan oleh Pemda melalui BPBD kepada warga terdampak mencakup: Aqua gelas 4 karton jenis paisu, 9 karton super mie, dan 7 karung beras ukuran 5 kg, di mana dua di antaranya rusak.
Fransiska menambahkan, terdapat sekitar 26 kepala keluarga korban banjir yang tidak terdata oleh BPBD, sehingga tidak menerima bantuan sama sekali.
Hal ini menambah daftar keluhan masyarakat terhadap kinerja BPBD.
 |
| Foto: Bantuan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat Terdampak |
Saya sudah berkolaborasi dengan Gereja GPM Labuha dan telah menyalurkan bantuan secara mandiri kepada warga terdampak,” jelasnya.
Dalam pernyataannya, Fransiska juga menyesalkan tanggapan Kepala BPBD Halsel, yang menurutnya menyarankan agar bantuan tidak perlu diganti.
“Saya katakan langsung bahwa saya yang akan menggantinya.
Tapi saya kecewa, tidak menyangka pemerintah daerah memberikan bantuan yang sudah tidak layak, bekas makanan binatang,” tegasnya.
Ia juga menyoroti minimnya upaya penanggulangan banjir secara sistematis dari pemerintah daerah.
Menurutnya, penanganan banjir di Halsel selama ini hanya berhenti pada pembagian sembako tanpa solusi jangka panjang seperti perbaikan saluran air atau program mitigasi risiko bencana.
Fransiska berkomitmen untuk menyuarakan hal ini secara langsung kepada Bupati Halmahera Selatan.
Ia berharap ada perubahan signifikan dalam manajemen bencana ke depan, terutama dalam distribusi bantuan yang harus manusiawi dan bertanggung jawab.
“Saya harap ini menjadi evaluasi serius. Jangan sampai kepercayaan masyarakat hilang karena kelalaian yang sebenarnya bisa diantisipasi sejak awal,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala BPBD Halmahera Selatan, Aswin M. Adam, belum memberikan tanggapan resmi atas tudingan tersebut.(RD/Red)
