 |
| Foto: Brayen P. Lajame, M.AP (Tokoh Muda Kepulauan Obi) |
Perekrutan yang berlangsung pada 23–25 Juni 2025 itu dinilai sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam menerapkan proses rekrutmen yang transparan dan bebas dari praktik percaloan maupun intervensi pihak tertentu.
“Perekrutan ini mengonfirmasi bahwa prosesnya benar-benar terbuka dan transparan tanpa titipan ataupun rekomendasi dari para calo dan petinggi manapun di daerah ini,” ujar Brayen, lulusan Magister Administrasi Publik Universitas Nasional (UNAS) Jakarta, saat diwawancarai oleh media Kritikpost.id, Selasa (24/6/2025).
Namun demikian, Brayen juga menekankan pentingnya komitmen perusahaan terhadap pemberdayaan tenaga kerja lokal, khususnya warga Kepulauan Obi.
Menurutnya, sebagai wilayah tempat perusahaan beroperasi, masyarakat lokal seharusnya menjadi prioritas dalam setiap proses perekrutan tenaga kerja.
“Perusahaan yang beroperasi di Obi seharusnya mengutamakan warga setempat. Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton di tanah kelahirannya sendiri,” kata Brayen.
Ia juga mengingatkan bahwa di sejumlah daerah lain di Indonesia, telah diterapkan aturan yang mewajibkan perusahaan menyerap minimal 60 persen tenaga kerja dari masyarakat lokal di wilayah operasional mereka.
Kebijakan serupa, lanjutnya, perlu diterapkan juga di Kepulauan Obi untuk meningkatkan taraf hidup dan ekonomi masyarakat setempat.
“Masih banyak putra-putri Kepulauan Obi yang memiliki kompetensi dan kemampuan yang dibutuhkan oleh perusahaan.
Jangan sampai ada alasan bahwa tidak tersedia tenaga kerja lokal yang layak,” tegasnya.
Lebih lanjut, Brayen mengajak Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, khususnya dinas terkait, agar lebih aktif menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Obi.
Ia meyakini, dengan pendekatan yang baik, sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dapat membuka lebih banyak peluang kerja bagi warga lokal.
“Pengentasan pengangguran bukan hanya tanggung jawab satu pihak.
Diperlukan kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat agar hasilnya benar-benar nyata dan berkelanjutan,” pungkasnya.(RD/Red)
