 |
| KSP dalam Mengawal ASTA CITA Presiden Transformasi Pendidikan: Wujudkan Sekolah Rakyat |
Visi pendidikan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bertumpu pada gagasan sekolah rakyat yaitu “Sekolah Berkualitas untuk Semua” sebuah aspirasi yang ingin memastikan bahwa setiap anak-anak Indonesia, tak peduli dari mana latar belakang sosial, ekonomi atau geografisnya, memperoleh akses pendidikan yang bermutu, inklusif, memadai dan merata.
Tujuan hadirnya sekolah rakyat ini yaitu untuk memberikan layanan pendidikan dan pembelajaran bagi anak-anak dari keluarga yang tidak mampu, anak jalanan, anak yang mengalami permasalahan sosial, serta kelompok rentan lainnya, agar memperoleh hak dasarnya terhadap pendidikan.
Sasarannya adalah kategori desil 1 dan 2 yang terdata di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi paling ekstrim.
Hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 tahun 2025, tahun ajaran 2025/2026.
Dalam kerangka ini, KSP muncul sebagai motor strategis yang mengawal pelaksanaan kebijakan agar tepat sasaran dan berkelajutan.
Peran KSP dalam Transformasi Pendidikan
Kantor Staf Presiden (KSP) berfungsi bukan hanya sebagai unit koordinasi tetapi sebagai "Delivery Unit" kebijakan prioritas Presiden memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program pendidikan.
Dengan demikian, peran KSP dalam pengawasan pendidikan menjadi sangat penting untuk menjembatani visi nasional dan realitas lapangan.
Sekolah Rakyat Ala Presiden Prabowo
Sekolah rakyat yang digagas dalam visi ini memiliki ciri khas antara lain: (a) berbasis komunitas lokal, (b) biaya terjangkau atau gratis bagi kelompok rentan, (c) kualitas pengajaran dan fasilitas yang layak, serta (d) terintegrasi dengan pengembangan karakter dan keterampilan.
Sekolah rakyat ini berbeda dari sekolah reguler dalam orientasi dan kebijakan aksesnya bukan sekadar mengikuti skema umum, tetapi diarahkan khusus untuk mengangkat mereka yang selama ini termarjinalkan dan hidup dalam kemiskinan ekstrim.
Jika kita perhatikan bersama, secara umum di Indonesia terdapat sekolah menengah yaitu: SMA (Sekolah Menengah Atas) yang bersifat akademik, SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) yang bersifat vokasi dan STM (Sekolah Teknik Menengah), yang historisnya teknis‑vokasi.
Sekolah rakyat yang digagas Presiden Prabowo di kawal oleh KSP, dapat bertransformasi sebagai sekolah alternatif yang memadukan aspek akademik dan vokasi, menjawab kebutuhan lokal dan menyediakan jalur pendidikan yang inklusif dan tidak eksklusif serta sasarannya bagi anak-anak yang putus sekolah untuk memotong garis kemiskinan keluarga.
Persamaannya adalah, bahwa semua jenis sekolah ini berfungsi sebagai penyedia pendidikan menengah dan pembentukan calon tenaga kerja/SDM unggul.
Perbedaannya terletak pada akses dan orientasi: sekolah rakyat menekankan keterjangkauan, keberpihakan pada kelompok berpenghasilan rendah dan fleksibilitas kurikulum yang menyesuaikan kebutuhan komunitas.
SMA/SMK/STM lebih terstruktur dan standar nasional, tetapi seringkali kurang menjangkau daerah pelosok dan wilayah tertinggal 3T serta keluarga miskin ekstrim.
Apa Strategi Pemerintah Membangun Kualitas Pendidikan di Daerah 3T?
Pemerintah melalui KSP dan kementerian terkait menetapkan strategi khusus untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yaitu: (1) pembangunan fisik sekolah dan fasilitas secara prioritas, (2) penerapan guru pamong atau guru kontrak lokal dengan insentif, (3) modul pembelajaran adaptif dan daring agar hambatan geografis terpecahkan, (4) skema beasiswa dan dukungan sosial bagi siswa miskin, dan (5) kemitraan dengan swasta dan LSM untuk mendukung inovasi pendidikan.
Adapun metode strategi yang digunakan yakni dengan memanfaatkan teknologi terkini, seperti Learning Management System (LMS), Smartboard, dan laptop.
Kurikulumnya menggabungkan standar akademik nasional dengan penguatan karakter untuk menjangkau anak-anak yang berada di daerah pelosok atau 3T.
Menurut data BPS, Partisipasi Pendidikan Tinggi (APK) di Indonesia tahun 2024 baru mencapai 32% untuk usia 19‑23 tahun. Hanya 10,2% dari penduduk Indonesia yang menyelesaikan pendidikan di tahap perguruan tinggi.
Selain itu, laporan Jurnal Oxford menyebutkan bahwa sekitar 58,15 % penduduk Indonesia hanya menyelesaikan pendidikan hingga sekolah dasar atau bahkan tidak lanjut sekolah.
Perbedaan antar provinsi sangat mencolok, DIY sebagai tertinggi di 73,9 % APK, sementara Papua berada di sekitar 12 %.
Perbandingan Kualitas Pendidikan di ASEAN & Dunia
Dalam laporan UNESCO GEM Report 2023, teknologi dan akses menjadi pembeda utama kualitas pendidikan di Asia Tenggara.
Indonesia masih tertinggal dibanding Singapura, Thailand, dan Vietnam dalam metrik literasi dan numerasi. Jepang dan Finlandia menjadi acuan global, namun Indonesia harus memulainya dari akses inklusif dan kualitas pengajaran agar tak tertinggal dan merata.
Menurut studi Alfaruqi dan Nurwahidah (2024), kualitas guru menjadi salah satu hambatan utama. Banyak guru madrasah masih terbatas kompetensinya dalam literasi dan numerasi.
Infrastruktur sekolah di daerah 3T juga masih rendah akses listrik, koneksi internet, dan fasilitas dasar sekolah belum merata.
Apa Peran KSP dalam Monitoring dan Evaluasi?
Kantor Staf Presiden (KSP) dibawah kepemimpinan Muhammad Qodari, dalam kapasitasnya mengimplementasikan sistem "Dashboard Pendidikan Nasional", memantau progres sekolah rakyat, menyerap aspirasi masyarakat melalui kanal pengaduan dan memberikan rekomendasi kebijakan cepat dan tepat kepada Presiden.
Dengan demikian, KSP menjadi “mata dan telinga” bagi Presiden dalam memastikan sekolah rakyat berjalan dengan baik.
Sekolah rakyat juga dapat menerapkan kurikulum adaptif yang mengombinasikan akademik dengan vokasi.
Misalnya; pertanian modern di desa agraris, perikanan di wilayah pesisir, dan teknologi digital di kota kecil. Strategi ini bertujuan menjembatani dunia pendidikan dan kebutuhan industri lokal, sekaligus mengurangi kesenjangan antara sekolah umum dan sekolah vokasi.
Sebagai bagian dari misi Asta Cita pemerintahan, target pendidikan nasional adalah meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM).
Data BPS menunjukkan peningkatan IPM Indonesia menjadi 74,15 tahun (usia harapan hidup) dan lama sekolah rata‑rata menjadi 13,21 tahun pada 2024. Sekolah rakyat yang berkualitas harus memberikan kontribusi signifikan terhadap indikator tersebut.
Aksi Nyata dan Peranan KSP
Pendidikan bukan sekadar urusan ruang kelas atau ujian nasional, melainkan instrumen keadilan sosial dan kemajuan sebuah bangsa.
Dengan dukungan penuh Presiden Prabowo, pengawalan oleh KSP dan komitmen komunitas serta guru, “Sekolah Rakyat Yang Berkualitas untuk Semua” dapat menjadi landasan transformasi wajah pendidikan kita menuju Indonesia Emas 2045, bukan sekadar proyek nasional melainkan langkah menuju masyarakat yang lebih inklusif, berdaya saing, bermartabat dan keluar dari garis kemiskinan.
Sekolah rakyat harus menjadi impian nyata, bukan sekadar konsep saatnya seluruh pemangku kepentingan bersatu padu agar visi pendidikan yang inklusif dan merata bukan hanya impian, tetapi kenyataan yang dirasakan langsung oleh masyarakat yang termarjinalkan.(RD/Red)
