KRITIKPOST.ID, JAKARTA — Ketua Perhimpunan Mahasiswa Pemuda Kepulauan Obi (PMPKO) se-Jabodetabek, Rolisco Colling, melayangkan kecaman keras terhadap Pemerintah Desa (Pemdes) Bobo dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bobo yang baru-baru ini melakukan audiensi ke tiga lembaga nasional, yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI).
Foto: Pengurus PMPKO Se Jabodetabek
Menurut Rolisco, langkah tersebut dinilai tidak mencerminkan kepentingan masyarakat Desa Bobo, melainkan sarat dengan kepentingan korporasi tambang, khususnya PT Karya Tambang Sentosa (KTS) yang saat ini tengah berupaya memperluas kegiatan eksplorasi di wilayah desa tersebut.
“Saya menilai langkah Pemdes dan BPD Bobo justru memperkeruh suasana sosial di masyarakat.
Cara mereka membawa isu ini ke tingkat kementerian dan lembaga gerejawi dengan narasi yang menyerang Ibu Pendeta Gereja Protestan Maluku (GPM) Jemaat Bobo sangat tidak pantas,” tegas Rolisco dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Rolisco menyebut, tindakan Pemdes dan BPD merupakan bentuk intimidasi terhadap suara moral gereja serta menunjukkan bahwa kedua lembaga desa tersebut telah kehilangan arah keberpihakan terhadap rakyat.
Ia juga menegaskan bahwa PT KTS tidak seharusnya memaksakan kegiatan eksplorasi di Desa Bobo karena kondisi sosial masyarakat saat ini sudah terbelah antara kelompok yang mendukung dan menolak aktivitas tambang.
“Jika ini terus dibiarkan, potensi konflik horizontal dan perpecahan sosial sangat besar. Sebagai anak muda Obi, saya menegaskan bahwa situasi ini harus segera dihentikan sebelum menimbulkan kerusuhan di kampung sendiri,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rolisco menyoroti sikap Pemdes dan BPD yang datang ke Jakarta tanpa melibatkan mahasiswa dan pemuda asal Bobo yang tinggal di wilayah Jabodetabek.
Menurutnya, hal itu menunjukkan kurangnya transparansi dan adanya agenda tersembunyi di balik audiensi tersebut.
“Kami para mahasiswa asal Bobo di Jakarta merasa tidak dihargai. Seharusnya jika tujuan mereka benar-benar untuk kepentingan masyarakat, kami juga dilibatkan dalam audiensi tersebut.
Namun faktanya, mereka datang diam-diam dan tidak menginformasikan apa pun. Ini jelas ada udang di balik batu,” ungkap Rolisco.
Menutup pernyataannya, Rolisco mendesak Pemdes dan BPD Bobo untuk berhenti menjadi alat kepentingan perusahaan tambang serta kembali berpihak kepada masyarakat.
“Kami mendesak seluruh proses audiensi dan langkah-langkah yang memperkeruh suasana di Desa Bobo segera dihentikan.
Pemerintah Desa harus kembali pada prinsip musyawarah, keterbukaan, dan keberpihakan kepada rakyat, bukan kepada korporasi tambang,” tegasnya.(RD/Red)
