Oleh: Baster Douglas Kareng
Kurang lebih, sudah hampir puluhan tahun kita (masyarakat Loloda) tak menikmati infrastruktur jalan layaknya daerah lain di Kabupaten Halmahera Barat, seperti Jailolo, Sahu dan Ibu. Karinduan akan adanya infrastruktur jalan ini membuat kita menanti hingga kini, karena kita percaya bahwa infrastruktur jalan dapat menunjang aktivitas masyarakat dan dapat meningkatkan perputaran ekonomi daerah setempat. Namun dengan penantian yang berlangsung, membuat banyak politisi (calon legislatif dan calon kepala daerah) memanfaatkan isu ini demi menarik perhatian masyarakat setempat dengan tujuan meraup suara terbanyak dan menduduki kursi kekuasaan. Calon-calon legislatif biasanya berjanji akan “mengawal” proses pembangunan dan calon-calon kepala daerah biasanya berjanji “mengeksekusi” hal tersebut.
Rupanya isu ini sangat laku terjual sehingga taburan janji politik semakin menjadi-jadi. Janji-janji politik itu dikemas dalam kata yang rapi teratur dan taburan harapan manis-seolah sudah selesai-membakar semangat kita untuk memilih mereka yang menjanjikan akan hal ini. Namun apa daya semua hanyalah sekadar janji yang mampu terucap di bibir para politisi dan tak ada wujud nyata akan adanya jalan di Loloda. Kita seolah-olah dipermainkan dan lebih dari itu kita dibodohi dengan janji-janji politik.
Belakangan terdengar bahwa jalan di Loloda akan diselesaikan dalam bulan Desember tahun 2022, namun hingga Januari 2023 jalan tak kunjung ada. Tak tahu kenapa. Mungkin karena itu hanyalah janji. karena hingga kini tak ada bentuk nyatanya. Alih-alih menjawab suara hati masyarakat Loloda, justeru para pejabat pemerintah membodohi kita dengan postingan di berbagai media sosial. Beberapa waktu lalu juga beredar foto mobil dinas Bupati Halmahera Barat berada di Desa Barataku Kecamatan Loloda, namun setelah diselidiki ternyata jalan yang dilalui mobil dinas tersebut bukanlah jalan dari Kabupaten Halmahera Barat, namun mengikuti arah jalan Kabupaten Halmahera Utara (Kabupaten tetangga).
Infrastruktur jalan yang seharusnya menjadi instrumen untuk menjawab suara hati dan dapat menunjang keberlangsungan hidup kita, kini seolah digunakan sebagai bahan kampanye untuk menaikan kepercayaan publik bagi seoarang figur. Mungkin ini dapat dikatakan salah alamat. Akan tetapi sudah seharusnya begitu, karena politisi memang tak boleh absen dalam berbagai momen. Mereka tak boleh ketinggalan kereta apalagi alergi dengan sesuatu dalam berbagai keadaan. Cakupan mereka juga tak boleh cukup-cukupkan. Bisa rugi nantinya.
Janji infrastruktur jalan sepertinya sebuah diskriminasi yang dikemas dalam kado pembangunan. Pembangunan yang seharusnya membawa perubahan kondisi suatu daerah atau wilayah secara berkesinabungan menuju ke keadaan yang lebih baik, yang pada hakekatnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi kini perubahan, kesejahteraan dan lainnya tidak menjadi hal utama yang diperhatikan. Seolah yang diperhatikan adalah penjualan figur kepada masyarakat agar dapat laku terjual dan pada akhirnya dapat dipilih masyarakat. Biar pada periode berikut dapat menjanjikan hal yang sama. ("").
Loloda, 09 Januari 2023
