Satu Tahun Kepemimpinan Piet-Kasman, KNPI Halmahera Utara Beri Catatan Evaluatif

Gambar: Foto bersama narasumber dan peserta dialog publik.

KRITIKPOST.ID, HALUT — Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Halmahera Utara gelar dialog publik bertajuk "1 Tahun Piet–Kasman: Prestasi atau Sekadar Narasi?"

Dialog tersebut berlangsung di Aurelia Cafe, Tobelo, pada Sabtu (14/3/2026).

Devid Marthin, Ketua KNPI sekaligus Presiden Pemuda Halmahera Utara (Halut) menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dalam rangka mengawal arah pembangunan Halmahera Utara.

"Forum dialog ini merupakan bagian dari komitmen pemuda mengawal arah pembangunan daerah agar berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat," ucap Devid.

Kegiatan yang diinisiasi KNPI Halut ini menghadirkan beberapa narasumber, seperti Asisten I Setda Halmahera Utara Nelson Sahetapy, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Utara Fahmi Musa.

Serta, Wakil Ketua Pemuda Empat Suku Mesak Habary, Akademisi Universitas Halmahera Gloria Djurubassa, dan juga Ketua KNPI sekaligus Presiden Pemuda Halmahera Utara Devid Marthin.

Dalam forum tersebut, adapun beberapa isu yang dibahas, mulai dari persoalan ekonomi hingga arah pembangunan daerah kedepan.

"Kita bahas isu strategis, diantaranya ekonomi daerah, tata kelola pemerintahan, kebijakan pembangunan, pengelolaan anggaran daerah, hingga dampak aktivitas industri terhadap masyarakat," terang Presiden Pemuda Halut.

Diakhir dialog tersebut, KNPI Halut juga memberikan beberapa catatan evaluatif untuk DPRD Kabupaten Halmahera Utara, sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pembangunan daerah dalam satu tahun terakhir.
2. Memperkuat fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD daerah.
3. Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik.
4. Melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan hilirisasi kelapa.
5. Mendorong peningkatan kontribusi perusahaan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
6. Memastikan perlindungan hak pekerja di sektor industri dan pertambangan.
7. Mempercepat penyelesaian status desa persiapan menjadi desa definitif. 
8. Mengkaji kembali persoalan batas wilayah daerah untuk memastikan kepastian administrasi wilayah.
9. Mendorong strategi diversifikasi ekonomi daerah agar Halmahera Utara tidak terlalu bergantung pada satu sektor ekonomi.

Diketahui, dialog tersebut dihadiri oleh ratusan pemuda, serta aktivis dari berbagai Organisasi Kepemudaan (OKP), dan kelompok Cipayung Plus Halmahera Utara.

Selain itu, unsur Komisi Pemilihan Umum (KPU) Halmahera Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Halmahera Utara juga turut hadir dalam dialog tersebut. (Red)

Baca juga: