Realisasi belanja daerah kembali jadi sorotan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, upaya pemerintah pusat menggunakan belanjanya untuk melindungi masyarakat dan memulihkan ekonomi belum sinkron dengan belanja daerah.
Tercatat, realisasi belanja daerah hingga April 2021 hanya sebesar Rp 143,89 triliun atau 12,7% dari APBD.
“Kita sudah menyampaikan kemarin di DPR juga beberapa hal yang perlu untuk diperbaiki dari pengelolaan APBD ini. Belanja daerah kita masih rendah pada saat kita melakukan countercyclical in action, yaitu pemerintah pusat menggunakan belanjanya untuk melindungi rakyat, memulihkan ekonomi, belanja daerah masih belum sinkron,” paparnya dalam konferensi pers APBN KITA, Selasa (25/5/2021).
Sri Mulyani mengatakan belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai daripada menolong masyarakat. Kemudian, banyak dana yang masih tersimpan di bank.
“Karena tadi, lebih banyak hanya untuk belanja pegawainya daripada menolong kepada masyarakat, atau belanja-belanja yang memang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Atau dananya yang sudah ditransfer masih masuk dalam simpanan pemda di perbankan yang mencapai Rp 194,54 triliun ini naik tiga bulan berturut-turut makin tinggi,” paparnya.
Sri Mulyani menuturkan, APBD belum seirama dengan APBN yang bekerja membantu masyarakat.
“Jadi APBD belum bekerja secara sinkron dan optimal seiring dan seirama dengan APBN yang melakukan action-nya untuk membantu masyarakat,” ujarnya.
