 |
| Egen Romes Dailangi (Sekdes Bobo) |
KRITIKPOST.ID, BOBO, OBI SELATAN — Peresmian Jembatan Gantung Air Peda menyisakan kekecewaan di tengah masyarakat Desa Bobo, Kecamatan Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan.
Warga mempertanyakan mengapa jembatan yang berada di wilayah mereka dan dibangun untuk kepentingan masyarakat justru diresmikan tanpa melibatkan Pemerintah Desa maupun masyarakat setempat.
Lebih dari itu, masyarakat juga meminta agar pembangunan Jembatan Gantung Air Peda tidak dinarasikan seolah-olah merupakan hasil kerja satu pihak.
Warga menegaskan, pembangunan jembatan tersebut merupakan hasil kolaborasi yang dalam prosesnya juga melibatkan peran masyarakat Desa Bobo.
Pernyataan itu disampaikan Egen Romes Dailangi, Sekretaris Desa Bobo sekaligus masyarakat Desa Bobo, kepada wartawan.
Menurut Egen, masyarakat tidak pernah menutup mata terhadap kontribusi perusahaan maupun pihak lain yang telah membantu pembangunan jembatan tersebut. Kontribusi itu dihargai.
Namun penghargaan terhadap satu pihak, menurutnya, tidak boleh dilakukan dengan mengaburkan peran pihak lain.
“Kami berterima kasih kepada siapa pun yang sudah membantu pembangunan Jembatan Air Peda. Tetapi jangan kemudian dibangun narasi seolah-olah jembatan ini sepenuhnya hasil satu pihak. Masyarakat Bobo juga ada dalam proses itu. Kalau bicara kepada publik, sampaikan sejarahnya secara utuh,” tegas Egen.
Empat Bulan Menunggu, Warga Justru Tahu Peresmian dari Media Kekecewaan masyarakat semakin kuat karena setelah pembangunan jembatan selesai, Pemerintah Desa Bobo dan masyarakat mengaku telah menunggu sekitar empat bulan untuk agenda peresmian.
Menurut Egen, sebelumnya terdapat informasi yang diterima Pemerintah Desa bahwa Jembatan Gantung Air Peda akan diresmikan di Desa Bobo. Informasi tersebut, kata dia, diperoleh melalui komunikasi dengan pihak CSR Harita.
Karena itu, Pemerintah Desa dan masyarakat menunggu dengan harapan peresmian dilakukan di lokasi jembatan, bersama masyarakat yang akan menggunakan fasilitas tersebut setiap hari. Namun harapan itu tidak terjadi.
Pemerintah Desa dan masyarakat justru mengetahui melalui pemberitaan media bahwa Jembatan Gantung Air Peda telah diresmikan dalam rangkaian pertemuan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan pihak Harita di Sofifi.
Bagi masyarakat, persoalannya bukan sekadar seremoni. Ada pertanyaan yang jauh lebih mendasar: mengapa masyarakat yang menjadi penerima manfaat langsung justru tidak mengetahui dan tidak dilibatkan dalam peresmian fasilitas yang berada di wilayah mereka sendiri?
“Kami menunggu kurang lebih empat bulan. Kami pikir peresmian akan dilakukan di Bobo karena jembatannya ada di sini dan masyarakat yang menggunakan juga masyarakat di sini. Tiba-tiba kami tahu dari media bahwa jembatan sudah diresmikan di Sofifi. Tentu kami bertanya, masyarakat Bobo ini dianggap sebagai apa?” ujar Egen.
Jangan Datang Membawa Nama Masyarakat, Lalu Masyarakat Ditinggalkan. Jembatan Gantung Air Peda bukan sekadar proyek fisik.
Bagi warga Dusun Barat dan masyarakat Desa Bobo, jembatan tersebut berkaitan langsung dengan akses dan aktivitas sehari-hari.
Karena itu, Egen menilai masyarakat semestinya ditempatkan sebagai bagian utama dari pembangunan, bukan sekadar sebagai penerima manfaat yang namanya disebut ketika dibutuhkan dalam publikasi.
Ia mengingatkan agar pembangunan untuk masyarakat tidak bergeser menjadi sekadar panggung pencitraan.
“Kalau pembangunan itu untuk masyarakat, maka masyarakat harus dihargai. Jangan nama masyarakat dibawa ke mana-mana, tetapi ketika ada momentum penting, masyarakat justru tidak tahu. Kami tidak mau hanya dijadikan latar belakang untuk kepentingan branding siapa pun,” katanya.
Egen menegaskan, masyarakat Bobo tidak sedang menolak kontribusi perusahaan. Mereka juga tidak mempersoalkan investasi yang masuk ke wilayah Obi Selatan.
Sebaliknya, masyarakat terbuka terhadap investasi dan program sosial yang benar-benar memberikan manfaat. Namun keterbukaan tersebut, menurutnya, harus dibangun di atas hubungan yang saling menghargai.
Terima Kasih Bukan Berarti Harus Diam.
Masyarakat Desa Bobo, kata Egen, tetap menyampaikan terima kasih kepada perusahaan, pemerintah maupun pihak lain yang telah berkontribusi terhadap pembangunan Jembatan Gantung Air Peda.
Namun rasa terima kasih tidak boleh dimaknai bahwa masyarakat kehilangan hak untuk berbicara ketika merasa ada bagian dari proses pembangunan yang tidak disampaikan secara utuh kepada publik.
“Kami tahu berterima kasih. Tetapi berterima kasih bukan berarti kami harus diam kalau sejarah pembangunan di kampung kami diceritakan tidak lengkap,” tegasnya.
Menurut dia, jika pembangunan jembatan tersebut lahir dari proses kolaborasi, maka publik juga berhak mengetahui bahwa keberhasilan itu merupakan hasil kontribusi bersama.
Tidak seharusnya sebuah pembangunan yang semestinya menjadi simbol kebersamaan justru meninggalkan kesan adanya pihak yang mengambil seluruh kredit atas keberhasilan tersebut.
“Bobo Bukan Masyarakat yang Baru Ada Hari Ini”
Egen juga mengingatkan bahwa Desa Bobo memiliki sejarah panjang dan masyarakatnya telah hidup secara turun-temurun jauh sebelum berbagai kegiatan investasi hadir di wilayah Obi Selatan. Karena itu, masyarakat tidak ingin diposisikan hanya sebagai objek program, penerima bantuan, atau pelengkap dalam pemberitaan.
“Bobo bukan masyarakat yang baru ada hari ini. Kami punya sejarah, kami punya martabat dan kami punya suara. Silakan siapa pun datang membangun dan berinvestasi, kami terbuka. Tetapi hormati masyarakat yang hidup di wilayah ini,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pesan bahwa hubungan antara masyarakat, pemerintah dan dunia usaha tidak cukup dibangun hanya melalui bantuan atau pembangunan fisik.
Ada unsur lain yang sama pentingnya. penghormatan, komunikasi, transparansi, dan pengakuan terhadap peran masing-masing pihak. Jembatan untuk Rakyat, Bukan Monumen Pencitraan
Masyarakat Desa Bobo berharap persoalan Jembatan Gantung Air Peda tidak dibaca sebagai penolakan terhadap perusahaan maupun pembangunan. Sebaliknya, kritik tersebut disampaikan agar pola komunikasi dan pelibatan masyarakat ke depan diperbaiki.
Bagi Egen, pembangunan akan kehilangan maknanya apabila masyarakat yang menjadi alasan utama pembangunan justru merasa ditinggalkan dalam prosesnya. Ia meminta agar setiap pihak berhati-hati membangun narasi publik mengenai program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Kontribusi perusahaan harus diakui, kontribusi pemerintah harus disebut. Demikian pula keterlibatan masyarakat tidak boleh dihapus hanya karena mereka tidak memiliki panggung publikasi sebesar institusi atau perusahaan.
“Jangan jadikan Jembatan Air Peda sebagai milik pencitraan siapa pun. Jembatan itu berdiri di tanah kami, digunakan masyarakat kami, dan proses pembangunannya juga memiliki cerita masyarakat di dalamnya. Ceritakan kepada publik secara jujur,” kata Egen.
Pada akhirnya, polemik ini membawa satu pesan sederhana dari Bobo: masyarakat tidak sedang meminta namanya dibesarkan. Mereka hanya meminta agar keberadaan dan perannya tidak dikecilkan.
Sebab pembangunan yang baik bukan hanya soal siapa yang membangun paling banyak atau siapa yang paling sering muncul dalam pemberitaan.
Pembangunan juga berbicara tentang siapa yang dihargai. Dan bagi masyarakat Bobo, Jembatan Air Peda seharusnya menjadi jembatan kolaborasi—bukan monumen pencitraan.
AS.
