 |
| EK LMND, PETANI audiens Bersama DPRD Komisi II–istimewa |
KRITIKPOST.ID, Halut—Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi melalui Eksekutif Kota Halmahera Utara (EK LMND HALUT) bersama para petani melakukan audiensi dengan DPRD Komisi 2 Kabupaten Halmahera Utara, Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara, dan CV Pustaka Tani. Senin, (11/5/2026).
Bertempat di Ruang Rapat Bangsaha, Kantor DPRD Kabupaten Halmahera Utara,
audiensi tersebut dilaksanakan sebagai bentuk respon atas semakin beratnya beban hidup petani, khususnya petani holtikultura, akibat minimnya perhatian Pemerintah Daerah serta buruknya tata kelola distribusi kebutuhan pertanian di Halmahera Utara.
Pada kesempatan itu, EK LMND HALUT bersama petani menyoroti beberapa persoalan antara lain, pupuk subsidi, abainya DPRD dan Pemda terhadap lahan petani terdampak banjir di Galela Utara, tidak cairnya anggaran bantuan belanja sarana produksi bagi 36 kelompok tani pada tahun anggaran 2025, serta mempertanyakan 42% sisa pupuk subsidi yang tak terdistribusi hingga kelangkaan BBM Subsidi jenis bio solar.
Melalui pesan daring, Arganto Kotu Ketua EK LMND HALUT, menyatakan, "Negara diketahui menyediakan empat jenis pupuk subsidi bagi petani, namun di Halmahera Utara petani hanya mendapatkan dua jenis pupuk saja." Ujarnya,
Dirinya menilai, kondisi ini sangat merugikan petani karena kebutuhan pemupukan tanaman tidak dapat terpenuhi secara maksimal.
Hingga saat ini, sambungnya "Para petani yang lahannya rusak akibat banjir belum mendapatkan perhatian serius maupun solusi nyata dari pemerintah daerah," Ucap Ganto.
Pihaknya juga mempertanyakan, Persoalan tidak cairnya anggaran bantuan belanja sarana produksi bagi 36 kelompok tani pada tahun anggaran 2025 dan 42% sisa pupuk subsidi dan kelangkaan BBM Subsidi jenis Bio solar.
"Padahal bantuan tersebut sangat dibutuhkan petani untuk menunjang aktivitas produksi pertanian mereka, persoalan ini harus segera dijelaskan secara terbuka kepada publik agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat." tegasnya.
Tidak hanya itu, kenaikan harga plastik mulsa dan tali gawer juga semakin menambah beban biaya produksi petani holtikultura di Halmahera Utara.
Atas kondisi tersebut, EK LMND HALUT bersama petani juga mendesak pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Halmahera Utara untuk segera menyediakan depot BBM subsidi khusus bagi petani agar distribusi bio solar lebih mudah diakses dan tepat sasaran.
EK LMND HALUT juga menegaskan bahwa pada pembahasan perubahan anggaran di bulan Agustus mendatang, pemerintah daerah dan DPRD harus benar-benar menghadirkan kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan petani.
Selain keberpihakan Anggaran, EK LMND HALUT juga mendesak DPRD Kabupaten Halmahera Utara untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pertanian guna menyelesaikan berbagai persoalan petani secara serius, transparan, dan berkelanjutan.
(RG/Red)
