 |
| Arganto Kotu, Ketua Kota LMND |
Sebelum melakukan aksi di DPRD, massa terlebih dahulu mengikuti hearing terbuka bersama Bupati Halmahera Utara. Setelah itu, mereka melanjutkan aksi ke kantor DPRD Halmahera Utara. Namun, sesampainya di lokasi, tidak ada satu pun anggota DPRD yang hadir untuk menemui massa aksi. Situasi ini memicu kekecewaan sekaligus kritik keras dari seluruh elemen organisasi yang tergabung dalam aliansi.
Ketua EK-LMND Halut, Arganto Kotu, menilai sikap tersebut sebagai bentuk kemunduran dalam praktik demokrasi dan pengabaian terhadap tanggung jawab sebagai representasi rakyat. Ia menegaskan bahwa DPRD semestinya menjadi ruang dialog terbuka bagi masyarakat, bukan justru menghindari aspirasi yang disampaikan secara sah dan terbuka.
“Ketidakhadiran DPRD menunjukkan ketidaksiapan mereka dalam menerima kritik dan lemahnya komitmen menjalankan fungsi perwakilan. Ini bisa dilihat sebagai upaya membungkam suara rakyat,” ujar Arganto Kotu.
LMND menegaskan bahwa aksi demonstrasi mahasiswa merupakan bagian dari kontrol sosial yang dijamin oleh undang-undang. Karena itu, tidak ada alasan bagi DPRD untuk menutup diri atau menghindari dialog dengan masyarakat.
Dalam aksi tersebut, aliansi mahasiswa membawa sejumlah tuntutan penting yang berkaitan dengan kondisi buruh dan pendidikan di Halmahera Utara. Di bidang ketenagakerjaan, mereka mendesak adanya perlindungan hak buruh, peningkatan upah yang layak, pengawasan terhadap perusahaan, serta jaminan kesejahteraan pekerja lokal. Sementara di sektor pendidikan, mereka menuntut perbaikan fasilitas dan infrastruktur sekolah serta penghentian praktik komersialisasi pendidikan yang dinilai memberatkan masyarakat.
Lebih jauh, Arganto juga mengingatkan bahwa sikap DPRD yang tidak responsif dapat memperburuk kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif daerah. Ia menegaskan bahwa posisi DPRD berasal dari mandat rakyat, sehingga sudah seharusnya mereka hadir dan bertanggung jawab kepada masyarakat.
“Jangan lari dari rakyat. Jika benar bekerja untuk kepentingan masyarakat, maka seharusnya tidak ada alasan untuk menolak berdialog dengan mahasiswa maupun rakyat,” tutupnya.
(Red)
