 |
| Foto: Ketua DPD GMNI Maluku Utara. |
KRITIKPOST.ID, MALUT — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Maluku Utara, mengecam Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur yang dinilai gagal jalankan amanat rakyat.
Kecaman tersebut dilontarkan oleh Ketua DPD GMNI Maluku Utara, Bung Alfonsius Gisisi, yang menilai bahwa Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur tidak serius dalam membangun infrastruktur dasar, terutama menyangkut ruas jalan penghubung antar-kecamatan.
“Ada banyak ruas jalan yang rusak, dan ini bukan sekadar masalah teknis, tetapi cermin dari kebijakan yang salah arah dan penuh pemborosan,” tuturnya kepada wartawan, Minggu (31/05/2026).
Selain itu, Ketua DPD GMNI Maluku Utara pun menyoroti kondisi Ibu Kota Kabupaten Halmahera Timur, Kota Maba yang dinilai tidak memiliki "wajah" dan tidak mencerminkan identitas daerah.
Padahal, seharusnya Ibu Kota Kabupaten menjadi simbol dari kemajuan daerah, bukan malah tampak seperti pemukiman kumuh dan tertinggal.
“Bagaimana mungkin seorang Bupati dan Sekretaris Daerah terus bicara soal pembangunan, jika "wajah" Ibu Kota Kabupaten saja tidak layak disebut sebagai pusat administrasi pemerintahan? Ini adalah bentuk penghinaan terhadap rakyat Halmahera Timur,” ujar Alfons.
Tak hanya itu, Alfons juga menilai sejumlah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur justru mengabaikan kondisi masyarakat di pelosok pedesaan, dan terkesan boros anggaran.
Baginya, masyarakat Halmahera Timur sedang dipaksa berjuang sendiri demi akses infrastruktur yang layak, sementara pemerintahnya sibuk melakukan pemborosan anggaran lewat pengadaan mobil mewah seperti Land Cruiser GR Sport senilai miliaran rupiah.
“Bupati dan Sekretaris Daerah rupanya lebih memilih kenyamanan pribadi, daripada kepentingan rakyat. Mobil mewah dibeli, tapi jalan penghubung antar-kecamatan justru dibiarkan hancur,” ucap Alfons.
Disisi lain, proyek demi proyek fisik yang dibuat juga semata-mata hanya untuk mempercepat pencairan dana, sehingga tanpa ada pertimbangan kebutuhan riil masyarakat.
Bagi Ketua DPD GMNI Maluku Utara, proyek-proyek tersebut hanya akan menguntungkan elit birokrasi dan para kontraktor, sementara masyarakat tidak akan pernah merasakan manfaatnya.
“Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur lebih sibuk dengan proyek kosmetik ketimbang pembangunan substansial. Ini adalah politik anggaran yang korup dan tidak bermoral,” tegas Ketua DPD GMNI Maluku Utara.
Selaku Ketua DPD GMNI Maluku Utara, Alfons juga secara tegas menyampaikan beberapa poin sikap dan tuntutan sebagai berikut:
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara didesak segera melaksanakan audit menyeluruh terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Timur.
- Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur diminta segera mengalihkan anggaran, dari proyek mewah ke perbaikan jalan rusak.
- Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur didesak agar transparansi dalam mengeksekusi kebijakan, agar rakyat mengetahui ke mana uang mereka digunakan.
- Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur diminta pertanggungjawaban atas kebijakan yang tidak pro-rakyat.
“Kami berdiri di garis depan untuk memastikan rakyat Halmahera Timur mendapatkan haknya atas pembangunan yang layak, adil, dan bermartabat. Rakyat tidak bisa ditipu dengan proyek-proyek semu,” tutup Alfons. (Red).
