Foto: Malona Aruan, aktivis perempuan sekaligus pecinta alam.
KRITIKPOST.ID, JAKARTA — Aktivis perempuan Tapanuli dan juga pecinta alam, Malona Aruan kembali melontarkan kritik keras kepada Pemerintah Republik Indonesia, terkait lemahnya implementasi program perlindungan hutan oleh Kementrian Kehutanan.
Dalam keterangannya, Malona mempertanyakan realisasi program Kementrian Kehutanan (Kemenhut) yang sebelumnya telah disampaikan dalam rapat kerja bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) pada Juli 2025 lalu.
"Ada lima program utama yang telah dipaparkan oleh pak Mentri Kehutanan waktu rapat kerja di DPR-RI Juli 2025 lalu. Nah, salah satunya itu terkait perlindungan hutan, dan kita semua menuntut realisasinya," ucapnya kepada wartawan, Jumat (5/12/2025) dini hari.
Menurut Malona, program tersebut kini perlu dievaluasi secara menyeluruh menyusul terjadinya banjir bandang di Pulau Sumatera, yang bukan hanya membawa luapan air tetapi juga kayu-kayu gelondongan yang diduga berasal dari aktivitas pembalakan liar.
“Ketika banjir membawa berjuta potongan kayu ke pemukiman warga, itu bukan fenomena biasa. Itu bukti kalau ada sesuatu yang tidak beres di hulu, dan program perlindungan hutan layak dipertanyakan kembali,” tegas Malona.
Perempuan pecinta alam itu juga meminta Menteri Kehutanan untuk buka suara ke publik, terkait langkah konkret apa saja yang sudah dilakukannya pasca dilantik hingga sekarang, khususnya dalam merealisasi program Kemenhut.
Sebab baginya, publik membutuhkan data dan tindakan nyata yang benar-benar berdampak bagi masyarakat, bukan sekadar unggahan foto atau video kegiatan kunjungan kerja.
“Selama menjabat, sudah berapa banyak tindakan tegas yang sudah diambil terhadap para perusak hutan? Publik berhak untuk mengetahuinya,” ujarnya.
Lebih lanjut, menurut Malona di era digital ini tidaklah sulit untuk melakukan pantauan kondisi hutan Indonesia, mengingat sudah tersedia teknologi satelit dan peta digital yang dapat merekam perubahan tutupan lahan secara real time.
Disisi lain, aktivis perempuan Tapanuli itu juga menilai performa sang Menteri kini tidak lagi se-lantang dan se-kritis saat dirinya masih berada di luar pemerintahan, “Ada yang berubah, namun entah apa yang mempengaruhi beliau,” tambahnya.
Malona bahkan tak segan-segan menyarankan agar Menteri Kehutanan segera undurkan diri bila tidak mampu ikuti ritme kerja Presiden yang dikenal tegas, bahkan telah membentuk Satgas Khusus untuk menindak perusahaan-perusahaan yang langgar aturan.
“Saya rasa, jika tidak mampu berjalan seirama dengan arahan Presiden, lebih baik mundur. Hutan Indonesia bukan untuk dijadikan eksperimen kebijakan,” pungkasnya. (Red).
