KRITIKPOST.ID, MALUT — Kondisi infrastruktur dasar yang tertinggal di wilayah Loloda kembali memakan korban jiwa. 
Foto: Dryon Taluke, S.Pwk.,M.Pwk ( Sekretaris Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat Desa FORMAPAS Malut)
Seorang warga Loloda Utara dilaporkan meninggal dunia saat dalam perjalanan rujukan menuju RSUD Tobelo setelah terhambat berjam-jam akibat sungai yang meluap serta kondisi jalan yang rusak dan licin.
Peristiwa ini memicu keprihatinan serius dari Forum Mahasiswa Pascasarjana Maluku Utara (Formapas Malut) yang mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret.
Sekretaris Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Formapas Malut, Dryon Taluke, menilai kondisi infrastruktur di Loloda sudah berada pada tahap yang sangat memprihatinkan.
Ia menegaskan bahwa keterlambatan penanganan pembangunan akses jalan dan jembatan telah lama menjadi keluhan masyarakat, namun kembali diabaikan hingga memakan korban jiwa.
“Peristiwa meninggalnya salah satu warga Loloda Utara saat dirujuk ke rumah sakit karena terjebak berjam-jam akibat sungai yang meluap dan kondisi jalan yang rusak adalah bukti bahwa Loloda tertinggal dan membutuhkan perhatian serius pemerintah. Ini bukan lagi keluhan biasa, tetapi persoalan kebutuhan dasar yang terus diabaikan,” ujar Dryon dalam keterangan resminya, Kamis (11/12/2025).
Ia menjelaskan, warga Loloda harus menempuh perjalanan berjam-jam menuju pusat kota akibat tidak adanya jembatan penghubung serta ruas jalan yang rusak parah.
Kondisi tersebut menjadi hambatan besar tidak hanya bagi aktivitas masyarakat, tetapi juga bagi tenaga medis yang harus merujuk pasien ke fasilitas kesehatan yang lebih memadai.
Dryon turut menyoroti ketimpangan pembangunan antara wilayah pusat dan daerah pinggiran seperti Loloda.
 |
| Foto: Pasien Ketika Berada di Puskesmas Dorume |
Menurutnya, pemerintah tidak boleh membiarkan wilayah tertinggal terus bergelut dengan minimnya akses dasar.
“Pemerintah daerah maupun pusat tidak boleh membiarkan ada wilayah yang tertinggal hingga mengorbankan warganya hanya karena akses dasar tidak terpenuhi,” tegasnya.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Halmahera Utara menunjukkan bahwa di Kecamatan Loloda Utara terdapat 3 puskesmas dan 8 puskesmas pembantu, sementara di Loloda Kepulauan tersedia 1 puskesmas dan 3 puskesmas pembantu.
Jumlah tenaga kesehatan di kedua wilayah ini masih terbatas, yakni hanya 4 dokter (4,2%), 49 tenaga kebidanan (9%), dan 21 perawat (4,5%). Sementara populasi Loloda Utara mencapai 10.712 jiwa dan Loloda Kepulauan 7.589 jiwa dengan total luas wilayah 299,23 km².
Dengan kondisi tersebut, Formapas Malut mendesak pemerintah untuk segera melakukan percepatan pembangunan infrastruktur, terutama akses jalan, jembatan, serta peningkatan fasilitas kesehatan di wilayah Loloda.
“Masyarakat Loloda berhak mendapatkan rasa aman dan akses layanan publik yang layak. Infrastruktur adalah syarat mendasar menuju kesejahteraan. Pemerintah harus segera hadir dan bertindak, bukan nanti,” tutup Dryon Taluke, S.PWK., M.PWK, yang merupakan alumni Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat.(RD/Red)
