 |
| Foto: Muhammad Zaki Abdul Wahab (Kepala Dinas DPMD Halsel) |
Kepala DPMD Halmahera Selatan, Muhammad Zaki Abdul Wahab, menyampaikan bahwa penyesuaian APBDes merupakan bagian dari mekanisme administrasi rutin yang dilakukan setiap tahun untuk memastikan sinkronisasi antara kebijakan nasional dan program pembangunan di tingkat desa.
Menurutnya, penetapan APBDes Perubahan masih dapat dilakukan hingga 30 November 2025, sehingga seluruh pemerintah desa diharapkan segera menyesuaikan rencana kegiatan dengan kondisi keuangan terkini, termasuk adanya efisiensi Dana Desa secara nasional.
“Perubahan APBDes masih berada dalam koridor normatif. Kami hanya mengingatkan agar pemerintah desa tidak terlambat melakukan penyesuaian, karena terdapat beberapa hal teknis yang perlu diperbarui, terutama pada sektor-sektor prioritas,” ujar Muhammad Zaki, Jumat (31/10/2025).
Lebih lanjut dijelaskan, beberapa program seperti ketahanan pangan, misalnya kegiatan penanaman jagung dan distribusi beras, perlu disesuaikan dalam APBDes Perubahan agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat dan sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.
Seiring dengan adanya pengurangan sekitar 18 persen Dana Desa secara nasional, DPMD mendorong desa-desa untuk melakukan langkah efisiensi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tanpa mengurangi kualitas layanan publik kepada masyarakat.
“Penyesuaian ini penting agar penggunaan Dana Desa tetap efektif, transparan, dan sesuai aturan. Kami juga mengimbau seluruh pemerintah desa agar terus berkoordinasi dengan DPMD sehingga proses administrasi berjalan tertib dan akuntabel,” tambahnya.
Melalui pendampingan dan pengawasan yang berkelanjutan, DPMD Halmahera Selatan berkomitmen memastikan pengelolaan keuangan desa tetap sesuai dengan regulasi, transparan, serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.(AS/Red)
.jpg)
