KRITIKPOST.ID, HALSEL — Polemik kehadiran tambang di Desa Bobo, Kecamatan Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, terus menuai perhatian. 
Foto: Brayen Putra Lajame ( Kiri) Zet Jems Totononu (Tengah) Nandis Kurama (Kanan)
Brayen Putra Lajame, putra asli Desa Bobo, mengingatkan Kepala Desa Zet Jems Totononu beserta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar bersikap arif dan bijaksana dalam menyikapi persoalan tersebut.
Menurut Brayen, pemerintah desa harus memfasilitasi dialog terbuka antara masyarakat dan pihak perusahaan tambang PT. Karya Tambang Sentosa (KTS), tanpa terkesan berpihak hanya pada kepentingan investasi.
Ia menegaskan, aspirasi dan kehendak masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan.
“Pemerintah desa, kepala desa, dan BPD jangan hanya berpihak kepada investasi lalu mengabaikan suara masyarakat. Persoalan ini harus diselesaikan dengan dialog terbuka dan penuh kebijaksanaan,” ujar Brayen melalui sambungan telepon seluler, kepada media Kritikpost.id, Selasa (30/9/2025).
Sebelumnya, aksi demonstrasi terjadi di Desa Bobo pada Senin (29/9/2025). Aksi itu melibatkan kelompok masyarakat yang mendukung dan menolak keberadaan tambang.
Demonstrasi tersebut disebut Brayen sebagai bentuk ekspresi masyarakat dalam menyampaikan keresahan dan aspirasi.
Ia juga meminta Kepala Desa Zet Jems Totononu lebih transparan dalam memberikan informasi terkait rencana investasi tambang di desa.
“Keterbukaan sangat penting agar masyarakat tidak merasa dikesampingkan. Pemerintah desa harus mampu memfasilitasi agar tercapai kesepakatan bersama,” katanya.
Brayen, yang merupakan alumni Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Nasional (UNAS) Jakarta, berharap pemerintah desa dapat menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas dalam menyikapi persoalan pertambangan di Desa Bobo.(RD/Red)
