K
KRITIKPOST.ID, HALSEL — Mandeknya pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) menuai sorotan. 
Foto: Jendri Nixon (Ketua BPC GMKI Bacan)
Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Bacan mendesak Dewan Pengurus Daerah (DPD) KNPI Provinsi Maluku Utara untuk segera mengevaluasi Hastomo Bakri selaku carateker Ketua DPD KNPI Halsel.
Desakan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua BPC GMKI Bacan, Jendri Nixon, dalam keterangannya kepada media Kritikpost.id pada Minggu, 29 Juni 2025.
Ia menilai carateker yang ditunjuk DPD KNPI Provinsi tidak menunjukkan keseriusan dalam menjalankan tugas utamanya, yaitu menyelenggarakan Musda KNPI Halsel.
"Ketua carateker yang saat ini ditugaskan terlihat tidak fokus pada tugas utamanya.
Justru lebih banyak disibukkan dengan hal-hal lain yang tidak berkaitan langsung dengan pelaksanaan Musda," ujar Jendri.
Ia juga menyampaikan bahwa pemuda di Halmahera Selatan sangat membutuhkan sosok pemimpin yang mampu menjadi jembatan kolaborasi antarorganisasi serta membangun arah gerakan kepemudaan yang progresif dan berkelanjutan.
“KNPI di Halsel kehilangan marwahnya. Ketua carateker saat ini tampak kehilangan arah.
Yang lebih parah lagi, tidak mampu membangun komunikasi yang baik dengan OKP-OKP Cipayung, yang seharusnya menjadi mitra strategis,” tambahnya.
Menurut Jendri, macetnya pelaksanaan Musda terkesan hanya menunggu anggaran hibah dari pemerintah daerah.
Padahal, katanya, organisasi kepemudaan tidak semestinya menggantungkan seluruh kegiatan pada dukungan anggaran dari pemerintah.
“Pemuda harus kreatif, produktif, dan inovatif. Tidak boleh hanya jalan kalau ada hibah. Ini justru mencerminkan ketidakmandirian gerakan,” ujarnya.
GMKI Bacan pun secara tegas meminta DPD KNPI Provinsi Maluku Utara untuk menarik kembali Surat Keputusan (SK) penunjukan Hastomo Bakri sebagai carateker Ketua KNPI Halsel.
Jendri juga menyoroti sikap Hastomo yang dianggap terlalu mencampuri urusan daerah secara berlebihan tanpa memperhatikan aspek relasi sosial dan organisasi.
“Carateker ini seolah bertindak melebihi ketua definitif. Segala urusan dikomentari tanpa mempertimbangkan posisi dan hubungan sosial kelembagaan yang seharusnya dijaga,” tutup Jendri.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, Hastomo Bakri selaku carateker Ketua DPD KNPI Halmahera Selatan belum memberikan tanggapan resmi atas kritik dan permintaan evaluasi dari GMKI tersebut.(RD/Red)
