 |
| Foto : Istimewa. |
KRITIKPOST.ID, JAKARTA - Ribuan pemuda yang tergabung dalam Solidaritas Aktivis Mahasiswa Cipayung mengadakan diskusi publik dengan tema "Manifesto Kebangsaan: Menjaga Api Demokrasi Tetap Menyala", yang bertempat di Jakarta Concert Hall, INews Tower, Jakarta (8/2/2024).
Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk respon atas keadaan politik Indonesia yang akhir-akhir ini mengarah pada ketidaknetralan Pemerintah, Aparat dan Penyelenggara Pemilihan umum (Pemilu) jelang 14 Februari 2024 mendatang, dengan menghadirkan tokoh Nasional dan akademisi yang bertindak sebagai pembicara, yaitu Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA, Prof. Frans Magnis-Suseno, dan Bivitri Susanti.
Dalam sesi pemaparan materi yang diawali oleh Prof. Siti Zuhro, menyampaikan kritiknya atas keadaan demokrasi Indonesia yang akhir-akhir ini makin meresahkan.
"Siapapun yang membawa pemilu kita kali ini pada arah perpecahan bangsa, mari kita lawan bersama. Negara ini tidak dimiliki oleh segelintir orang saja,” tuturnya.
Selain itu, Prof. Franz Magnis-Suseno, atau yang akrab disapa Romo Magnis, memberikan pandangannya mengenai kondisi demokrasi Indonesia yang semakin hari semakin memburuk.
"Kondisi menjelang Pemilu kali ini sudah semakin busuk. Presiden seharusnya tampil sebagai simbol persatuan di tengah bangsa yang majemuk, bukan mengancam persatuan bangsa dengan secara terbuka mendukung salah satu pihak saja dalam Pemilu ini," ucap Romo Magnis.
Selanjutnya, Bivitri Susanti sebagai salah narasumber ketiga menyampaikan, "Demokrasi hari ini hanya dimaknai sebagai bangunan kekuasaan saja. Tidak ada kebebasan sipil untuk secara formal ikut membuat Undang-Undang. Banyak ketidakadilan terjadi di negeri ini yang hanya dinihilkan saja oleh Penguasa. Oleh sebab itu kita harus tetap berpolitik tiap hari, yaitu politik perlawanan terhadap ketidakadilan. Itulah politik kewargaan," ujarnya.
Bivitri juga secara khusus menyoroti berbagai kasus pembuatan Undang-Undang (UU) yang tidak demokratis di era rezim saat ini, seperti UU KPK, UU KUHP, dan UU yang bermasalah lainnya.
Tiba pada sesi tanggapan dan pertanyaan, salah seorang perwakilan Solidaritas Aktivis Mahasiswa Cipayung (SAMC) menyampaikan bahwa diskusi yang diselenggarakan ini adalah kartu kuning bagi kekuasaan dan kepada siapapun yang mencoba memadamkan Demokrasi di Indonesia.
“Ketika nanti waktunya, kami akan turun ke jalan bersama Ribuan Aktivis Mahasiswa yang terus kami konsolidasikan hingga hari ini. Jika Demokrasi terus diberangus dan Konstitusi terus dikangkangi oleh pelanggaran-pelanggaran etika, maka Presiden harus segera dievaluasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI),” ucap Zaki Nugraha, Perwakilan SAMC yang juga merupakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM).
Diketahui, diakhir acara tersebut, para aktivis mahasiswa yang diwakili oleh beberapa tokoh membacakan Manifesto Kebangsaan yang berbunyi:
- Kami mengingatkan kepada Presiden Republik Indonesia agar menjadi Negarawan dan tidak turut serta memperkeruh suasana Demokrasi yang saat ini semakin memanas;
- Kami mengingatkan kepada ASN, TNI, dan POLRI untuk menjaga Netralitas dalam Pemilu 2024 sebagai salah satu bentuk dukungan mewujudkan Pemilu yang aman, damai, dan berkeadilan;
- Kami mengingatkan kepada seluruh Penyelenggara Pemilu untuk menjaga integritas serta berpegang teguh kepada kode etik guna mewujudkan Pemilihan Umum yang berkeadilan dan berkualitas;
- Kami menyerukan kepada seluruh Mahasiswa di Indonesia untuk terus menghidupkan Gerakan Moral demi menjaga nyala Api Demokrasi yang sudah diwariskan sejak Reformasi;
- Kami mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menggunakan Hak pilihnya dengan pertimbangan yang matang pada Rabu, 14 Februari 2024, untuk menentukan arah bangsa Indonesia yang lebih baik.
.jpg)
