Sambut baik kedatangan tujuh menteri di Maluku Utara, GMNI Malut minta pemerintah bangun kawasan industri rempah.
Dibalik tumbuh suburnya sektor pertambangan, GMNI Malut justru mendorong agar pemerintah membangun industri rempah, agar tenaga kerja hidup di industri rempah.
“Perlu ada kawasan-kawasan Industri Rempah yang pemerintah harus bangun, fokus Kedatangan menteri tidak hanya pada Wilayah Industri tambang dan wilayah kawasan khusus ibu kota sofifi saja, tapi juga harus diagendakan untuk bangun kawasan Industri rempah,” kata Ketua DPD GMNI Malut, Nimrod Lasa May mengutip Dr. Mohtar Adam yang dilansir haliyora, Senin (21/6) kemarin.
Kata Nimrod, sunguh berharap agar dihadirkan satu Kawasan Industri Rempah sehingga Malut bisa menjadi motor ekonomi rempah bagi bangsa dan negara, dan memenuhi kebutuhan global.
“Maluku Utara sesungguhnya tak perlu kirim kopra, cengkeh, pala, dan ikan keluar daerah yang murah dan membeli produk jadi yg mahal. Pemerintah harus hidupkan kembali negeri rempah dengan industrinya,” kata Nimrod Lasa dalam rilis yang dikirim ke media ini, Selasa (22/6) pagi tadi.
Untuk membangun Kawasan Industri Rempah, GMNI Malut berharap agar terciptanya kolaborasi pemerintah dan para pemain industri tambang di Maluku Utara.
“Atas nama pemulihan ekonomi, ajaklah kolaborasi para industri tambang, saling patungan bangun industri rempah, dari CSR yang di investasikan menjadi produktif, agar mendukung tumbuh kota Sofifi yang sepi, dan layu dari lalu lalang aktivitas ekonomi yg terhenti,” tandasnya.
Sehingga menurut Nimrod, warisan rempah tidak menjadi cerita rakyat, tapi menjadi pelaku pasar yang handal dan dapat memenuhi kebutuhan dunia akan rempah-rempah.
Sebelumnya, dikabarkan tujuh Mentri Kabinet Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Maluku Utara pada, Selasa (22/6) siang.
Kunjungan kerja di Malut tersebut sekaligus melihat aktivitas pertambangan di Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan.
Diketahui, ketujuh Menteri yang melakukan kunjungan yakni Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri H.Muhammad Tito Karnavian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif.
Menteri Perhubungan Ir. Budi Karya Sumadi, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat H. Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN DR Sofyan A Jalil dan sejumlah perwakilan kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan, Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dan Perwakilan Kepolisian Republik Indonesia. (red)
